Kepada Pak Jokowi Akan Membatalkan Pemecatan 51 Pegawai KPK

Palembangtalk Kepada Pak Jokowi Akan Membatalkan Pemecatan 51 Pegawai KPK – Bahkan Public Virtue Research Institute (PVRI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membatalkan readyviewed pemecatan terhadap 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Orang yang di angkat Direktur PVRI Anita Wahid mengatakan keputusan membuang 51 pegawai KPK yang akan disebut sudah tak bisa dibina itu akan menumpulkan lembaga antirasuah dan pemberantasan korupsi.

Mungkin Anita juga akan meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka dokumen hasil asesmen TWK yang akan dijadikan dalih dalam menyingkirkan 51 pegawai KPK. Menurutnya, dokumen tersebut penting untuk melihat dugaan pelanggaran hak asasi pegawai.

Kepada Pak Jokowi Akan Membatalkan Pemecatan 51 Pegawai KPK

“Dengan Presiden harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak – hak pegawai KPK dalam proses TWK,” dengan ujar anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut.

Kemungkinan, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lulus TWK alih status menjadi ASN dan dinonaktifkan. Sejumlah 51 pegawai KPK dianggap ‘merah’ dan tak boleh bergabung lagi dengan KPK. Dengan keputusan ini dikritik sejumlah pakar, guru besar, hingga aktivis antikorupsi.

Dengan tiga lembaga internasional seperti Transparency International, Greenpeace, dan Amnesty International bahkan menyurati Jokowi karena menilai pemberhentian ini tidak memiliki dasar hukum, menyalahi asas – asas good governance, dan merupakan diskriminasi sistematis, serta melanggar hak-hak asasi khususnya hak para pekerja.

Tidak sedikit pula yang akan menilai langkah pemecatan ini adalah episode baru dari rangkaian pelemahan KPK, terutama saat korupsi marak terjadi di berbagai sektor dan daerah.

Sepanjang ini, KPK telah menyiapkan pendidikan dan pelatihan bela negara kepada 24 pegawai KPK yang dinilai masih bisa dibina untuk menjadi ASN. Akan pelaksanaan pendidikan ini akan dimulai pada Juli 2021. 

 Anita Wahid mengatakan keputusan membuang 51 pegawai KPK yang disebut sudah tak bisa dibina itu akan menumpulkan lembaga antirasuah dan pemberantasan korupsi.

“Akibatnya kekuasaan pusat maupun daerah semakin sulit dikontrol. Kami mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan tersebut,” kata Anita dalam keterangan resminya, Minggu (20/06/2021).

Kemudian Anita juga meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka dokumen hasil asesmen TWK yang dijadikan dalih dalam menyingkirkan 51 pegawai KPK. Mengikuti dokumen tersebut penting untuk melihat dugaan pelanggaran hak asasi pegawai.

“Dengan Presiden harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK,” ujar anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut.

Kemungkinan, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lulus TWK alih status menjadi ASN dan dinonaktifkan. Sebesar 51 pegawai KPK dianggap ‘merah’ dan tak boleh bergabung lagi dengan KPK. Dengan keputusan ini dikritik sejumlah pakar, guru besar, hingga aktivis antikorupsi.

Dengan tiga lembaga internasional seperti Transparency International, Greenpeace, dan Amnesty International bahkan menyurati Jokowi karena menilai pemberhentian ini tidak memiliki dasar hukum, menyalahi asas – asas good governance, dan merupakan diskriminasi sistematis, serta melanggar hak – hak asasi khususnya hak para pekerja.

Tidak sedikit pula yang akan menilai langkah pemecatan ini adalah episode baru dari rangkaian pelemahan KPK, terutama saat korupsi marak terjadi di berbagai sektor dan daerah.

Sepanjang, KPK telah menyiapkan pendidikan dan pelatihan bela negara kepada 24 pegawai KPK yang dinilai masih bisa dibina untuk menjadi ASN. Akan pelaksanaan pendidikan ini akan dimulai pada Juli 2021. 

Lebih dahulu, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lulus TWK alih status menjadi ASN dan dinonaktifkan. Mereka akan dianggap ‘merah’ dan tak boleh bergabung lagi dengan KPK.

Dengan TWK sejak awal menjadi polemik dan dibicarakan publik. Sejumlah kalangan menilai bahwa tes wawasan kebangsaan itu tak relevan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Dengan kritikan teranyar terlontar dari budayawan Franz Magnis Suseno yang ikut menanggapi polemik TWK pegawai KPK. Dengan salah satu yang akan disoroti adalah adanya pertanyaan untuk memilih Pancasila dan agama. Dan Franz Magnis menegaskan Pancasila dan agama bukan hal yang mesti dibenturkan.

Akan kemudian pertanyaan tersebut sama saja dengan menggerogoti kesetiaan seseorang pada Pancasila karena memberi kesan untuk memilih agama atau Pancasila.

Dia menilai yang akan membuat pertanyaan tersebut tidak memiliki mental kebangsaan yang baik dan sudah pasti tidak Pancasilais.

“Bahkan Pancasila tidak dibikin untuk bersaing dengan agama sama sekali. Jadi yang membuat pertanyaan ini sendiri tidak Pancasilais dan tidak mengerti,” ujarnya saat webminar, Sabtu (19/6/2021).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *