KPK Dalami Proses Awal Pengadaan Lahan Rumah DP 0

KPK Dalami Proses Awal Pengadaan Lahan Rumah DP 0

PalembangtalkKPK Dalami Proses Awal Pengadaan Lahan Rumah DP 0 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Lahan untuk program rumah DP 0 persen yaitu di Munjul, Pondok Rangon Cipayung, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Penyidik KPK pun mengusut mekanisme perencanaan awal pengadaan lahan.

Hal tersebut dilakukan penyidik KPK pada saat memeriksa 2 saksi yaitu Plh BP. BUMD pada periode 2019 Riyadi dan Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yadi Robby. Ke 2 dipanggil untuk menjadi saksi untuk tersangka Yoory Corneles Pinontoan.

“Dan para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan perencanaan awal hingga proses dilaksanakannya pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, pada Jumat (4/6/2021).

KPK memanggil pegawai PT Adonara Propertindo Darzenalia Azli dan juga Wakil Kepala BPKD DKI Jakarta – Kabid Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta 2019 Lusiana Hwrawati. Akan tetapi, Lusiana mangkir dalam pemeriksaan KPK.

KPK Dalami Proses Awal Pengadaan Lahan Rumah DP 0

Ali Mengatakan “Darzenalia Azli dikonfirmasi terkait dengan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,”

Sebelumnya KPK juga sudah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yaitu untuk pembangunan rumah DP 0 Persen di Cipayung, Jakarta Timur.

Selain Yoory, KPK juga menjerat Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adria, Dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, dan juga menetapkan bahwa PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK menyebut, bahwa perbuatan yang dilakukan para tersangka disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp 152 miliar.

Baca Juga : P2G Kritik Mentri Pendidikan bersikeras Buka Sekolah Di masa Pandemi

“KPK juga menduga, bahwa perbuatan para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 152,5 miliar,” ujar Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Mei 2021.

Ghufron menjelaskan kasus ini juga bermula pada saat adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris.

Dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening Bank DKI milik Anja Runtunewe. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perumda Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sejumlah Rp 43,5 miliar.

Dalam pelaksanaan tersebut diduga akan dilakukan secara melawan hukum yaitu tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Baca Juga : Pemerintah Tidak Berangkatkan Jemaah Haji 2021, ini alasannya

“Ada beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan dan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. ,” kata Ghufron.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *