KPK Mengklaim Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja Penanganan Korupsi

KPK Mengklaim Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja Penanganan Korupsi copy

PalembangtalkKPK Mengklaim Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja Penanganan Korupsi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim, pembebastugasan 75 pegawai yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dan itu tidak menganggu kinerja penanganan korupsi. Penanganan kasus korupsi di lembaganya itu dilakukan secara tim yaitu dalam bentuk satuan tugas (Satgas), tutur Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Kerja – kerja di KPK di seluruh kedeputian ini tidak ada yang dilakukan secara individual. Yaitu secara tim atau dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya,” kata Ali kepada wartawan, Sabtu (15/5/2021).

KPK Mengklaim Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja Penanganan Korupsi

“Dia juga menjelaskan bahwa saat ini ada 75 pegawai yang tidak lolos dalam tes alih status menjadi ASN tersebar di hampir semua direktorat di KPK. Mereka tidak dinonaktifkan karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.” Kata Ali

“Pekerjaan pada kedeputian penindakan Sejauh ini masih berjalan. Program dan kegiatan juga pada kedeputian yang lain,” ujarnya.

Dalam SK Pimpinan KPK terkait hasil TWK itu disebutkan bahwa pegawai yang tidak lolos tes asesmen harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan nya masing-masing. Ali menjelaskan bahwa hal ini dimaksudkan apabila pekerjaannya berpotensi menimbulkan implikasi hukum.

Baca Juga : Pemudik Tenggelam Karena Nekat Mudik Lewat Jalur Sungai Ditemukan Tewas

“Agar diserahkan terlebih dahulu kepada atasan langsungnya hingga ada keputusan lebih lanjut” ucap dia.

Ali juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apa pun terkait 75 pegawai yang dinyatakan TMS. Keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil koordinasi KPK dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga : Selesai Mudik Lebaran, Pemerintah Siapkan Aturan Ini Buat Para Pemudik

“Bagi KPK dan seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang merupakan orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi,” jelasnya.

“Untuk itu tentu saja KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut,” sambung Ali.

Seperti diberitakan, beredar SK Pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai yang tidak lulus TWK. Tes tersebut akan menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dari 75 pegawai tersebut, terdapat sejumlah nama yang telah dikenal, salah satunya Novel Baswedan.

SK tertanggal 7 Mei 2021 itu lalu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Sementara itu untuk salinan yang sah, itu ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Baca Juga : Libur Lebaran, KAI Commuter Tes Antigen Acak di 4 Stasiun

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *