KPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah

KPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah

PalembangtalkKPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta pemerintah daerah memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dan nawawi juga menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Kamis (20/5/2021).

Nawawi juga meminta pemda untuk memperkuat APIP dan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penguatan APIP harus dilakukan, lanjut dia, lantaran potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah karena keharusan membiayai utang politik saat ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Berdasarkan pada studi KPK, para calon kepala daerah yang ikut Pilkada tersebut mengakui didukung oleh modal dari pihak ke 3. Ini berimbas kepada perjanjian calon kepala daerah dengan pemodal untuk dimudahkan dalam perizinan atau PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa),” ujar Nawawi.

Nawawi juga membeberkan 5 modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. Yang pertama yaitu melakukan intervensi dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Yang kedua yaitu campur tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah, Dan yang ketiga ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan.

“Keempat benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai. Serta yang ke 5 penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi,” ungkapnya.

Baca Juga : Dalang Perampokan dan Pemerkosaan ABG, Sempat Kabur ke Bogor

Dia juga mengatakan, sesuai data KPK pada tahun 2017 dan 2020, terdapat 175 laporan pengaduan masyarakat dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPK.

Berdasarkan delik aduan, laporan tersebut terdiri atas penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara (110 laporan), penyuapan (5 laporan), pemerasan (5 laporan), perbuatan curang (3 laporan), benturan kepentingan dalam pengadaan (2 laporan), penggelapan dalam jabatan (1 laporan), tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (3 laporan), dan laporan lain yang berkategori non-TPK (Tindak Pidana Korupsi) sebanyak 46 laporan.

Baca Juga : Mudik Lebaran Selesai,Penumpang Bus Keluar Jakarta Naik 2.000 Persen

4 Rekomendasi

Nawawi juga memberikan 4 rekomendasi kepada pemerintah daerah. Yang pertama, berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP Perwakilan di daerah yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terkait PBJ dan penguatan APIP.

Baca Juga : Sri Mulyani Mengakui Proses Penyusunan APBN di 2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian

Yang kedua yaitu memperdayakan dan mendukung APIP melakukan pengawasan dalam program percepatan penanganan Covid-19, sehingga refokusing atau realokasi anggaran APBD tidak berdampak pada fungsi APIP.

Yang ketiga yaitu seluruh jajaran pemerintahan daerah menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga : Mudik Lebaran Selesai,Penumpang Bus Keluar Jakarta Naik 2.000 Persen

“yang keempat yaitu mendukung tindak lanjut poin-poin rencana aksi dalam aplikasi Monitoring Centre of Prevention (MCP) tahun 2021 sebagai bentuk komitmen kepala daerah,” kata Nawawi.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *