Lepas Tangan, Soal Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

PalembangtalkLepas Tangan, Soal Pasal Penghinaan Presiden RKUHP – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang diatur dalam RKUHP merupakan dengan aduan dan aturan ini sangat dibutuhkan di Indonesia.

Hanya aturan tersebut bedanya menjadi dengan aduan. Waktu saya dihina dengan banyak orang, saya punya hak secara hukum dengan melindungi harkat dan martabat saya, angkat bicara Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2021), seperti dilansir Antara.

Dengan tujuan pasal penghinaan presiden tersebut. Sangat berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006 waktu membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menyasar kasus – kasus penghinaan presiden.

Baca juga : Pendaki Gunung Abbo Di Kabarkan Hilang, Kini Ditemukan Selamat

Lepas Tangan, Soal Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

Dengan mengutarakan bahwa Indonesia akan menjadi sangat liberal kalau tidak ada aturan terkait dengan penghinaan preside dan harus ada batas – batas akan dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Daerah Thailand lebih parah aturannya, jangan coba – coba menghina raja, urusannya berat.

Bahkan. Dengan daerah Jepang dan beberapa negara hal yang lumrah, Yasonna dengan mencontohkan dirinya tidak masalah kalau disebut tidak becus waktu menangani lapas atau imigrasi karena itu adalah kritik terhadap kinerja, jangan sekali – kali menyerang harkat dan martabatnya misalnya, mengatakan dirinya sebagai anak haram jadah.

Kalau sekali menyerang harkat dan martabat saya misalnya dikatakan anak haram jadah. daerah kampung saya tidak bisa dikatakan anak PKI, tunjukkan kalau saya anak PKI. Ditegaskan pula bahwa kedepan harus tetap diutamakan masyarakat. Dengan demikian, mengkritik kebijakan presiden atau wapres adalah hal yang wajar.

Dengan mekanisme konstitusi dalam draf RKUHP yang beredar, aturan dengan terkait penghinaan terhadap presiden atau wapres diatur dalam BAB II Pasal 217—219. Dengan Pasal 217 disebutkan bahwa setiap orang yang menyerang diri presiden atau wapres yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Baca juga :Fakta Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, Hingga Nasib Antrean Jemaah

Dengan Pasal 218 Ayat (1) bahkan bahwa setiap banyak orang diseluruh muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wapres dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Dengan Ayat (2) menyebutkan tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219 disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan dengan menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum.

Memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum. Dengan menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi dan berisi penyerangan dengan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wapres dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Dengan Pasal 220 Ayat (1) sebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut dengan berdasarkan aduan. Ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan wapres.

Benny mengungkapkan Mahfud adalah orang yang berperan menghapus pasal tersebut saat menjadi hakim konstitusi pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hanya begitu beliau saat dia menjadi Menko Polhukam. Saya mendengar sayup – sayup bahwa beliau juga mendukung pasal ini dihidupkan lagi, kata Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR, Rabu (9/6).

Mahfud membantah pernyataan Benny. Mahfud yang diangkat Jokowi menjadi Menko Polhukam pada kabinet Indonesia Maju 2019-2024 tersebut mengklaim pasal penghinaan presiden kala itu dihapus dari KUHP dirinya pun menjadi hakim konstitusi.

Dengan Mahfud pun mempersilakan Benny selaku anggota DPR yang menjadi mitra pemerintah dalam membuat undang – undang untuk menghapus pasal tersebut jika tak setuju.

Melakukan penghapusan pasal penghinaan kepada Presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK. Kemungkinan Saya jadi hakim MK April 2008 … Karena sekarang di DPR, ya, coret saja pasal itu. Anda punya orang dan Fraksi di DPR,” kata Mahfud.

Pasal Penghinaan Draf RKUHP

Dengan hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pasal penghinaan DPR dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terlalu berlebihan. Tersebut justru akan mendegradasi KUHP. Justru DPR itu tempat menampung kritik terhadap pemerintah atau eksekutif, kekuasaan kehakiman yudikatif maupun terhadap legislatif atau DPR,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (9/6/2021).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *