MA Memutuskan TWK Untuk CPNS Sah Dan Konsituasional

PalembangtalkMA Memutuskan TWK Untuk CPNS Sah Dan Konsituasional – MA adalah Mahkamah Agung memutuskan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sah dan konstitusional. Banyak hal akan disebut tertuang pada putusan nomor 2 P/HUM/2020 atas nama pemohon Mifta Adita dan Suwarno.

Juga para pemohon akan melakukan uji materil terhadap Pasal 3 Permenpan-RB dan akan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018. Bahkan diketahui dalam pasal 3 tersebut dijelaskan dalam mengenai nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar, yang akan meliputi tes karakteristik pribadi (TKP) 143, tes inteligensia umum (TIU) 80 dan tes wawasan kebangsaan (TWK) 75.

Maka juga akan ada Para Pemohon mewakili para CPNS yang akan berstatus P1 atau TL dan akan gagal menjadi CPNS Tahun 2018 akan disebabkan karena Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018 yang akan terbit pada saat berlangsungnya tahapan seleksi sehingga menutup peluang yang akan lulus sebanyak 3% dari total peserta SKD atau 37% dari total alokasi formasi,” dalam pada poin kedudukan hukum pemohon seperti dikutip, Kamis (24/6/2021).

MA Memutuskan TWK Untuk CPNS Sah Dan Konsituasional

Terdapat pemohon akan menjelaskan alasan permohonan pengujian. Pada poin 4 dijelaskan bahwa Pasal 3 Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018 akan mengenai passing grade yang akan diturunkan drastis sangat bertentangan dengan peraturan sebelumnya yakni Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018. Kemungkinan tersebut kata Pemohon berdampak kerugian pada Para Pemohon yang merupakan Peserta CPNS tahun 2018 yang berstatus P1/TL.

Maka dari Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018 tersebut muncul pada saat sedang berlangsungnya seleksi CPNS dalam Tahun 2018 dan akan membuat Para Pemohon tidak bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, malah Termohon mengangkat mereka yang telah gagal SKD (seleksi Kompetensi Dasar) sesuai dengan Pasal 3 Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018,” demikian bunyi poin ke-4.

Tetapi, MA akan menolak permohonan dari Mifta dan Suwarno. Sebab majelis menilai Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018 akan merupakan pelengkap dari peraturan pelaksana lainnya dalam seleksi CPNS Tahun 2018 khususnya terkait optimalisasi pemenuhan kebutuhan/formasi PNS Tahun 2018.

Maka dengan demikian telah jelas, dengan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan pelengkap dari peraturan pelaksana lainnya dalam seleksi CPNS Tahun 2018 khususnya terkait optimalisasi pemenuhan kebutuhan dan formasi PNS Tahun 2018. Terik lagi, sebagai peraturan teknis, objek hak uji materiil diterbitkan dalam rangka melaksanakan tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” dengan penjelasan majelis dalam putusan tersebut.

Maka tersebut kata majelis, sejalan dengan Pasal 62 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak menghilangkan tiga tahapan seleksi sebagaimana telah ditentukan yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

Dengan menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon I: Mifta Aditia Wulandari, tersebut;. 2 Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon II: Suwarto, tidak diterima,” demikian bunyi putusannya.

Membayar Denda

Kemudian ada dalam pertimbangan majelis hakim juga dijelaskan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dengan secara ditolaknya uji materil tersebut, majelis hakim pun menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara. Diketahui putusan tersebut dikeluarkan pada 24 Februari 2020.

Bahkan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon (Pemohon I dan II) dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,” demikian.

Tidak sedikit yang akan berkomentar, bahwa keputusan yang tersebut sengaja dilakukan untuk melemahkan KPK. Terlebih dahulu sejumlah orang merupakan penyidik senior yang tengah menangani kasus – kasus besar. Kemungkinan salah satunya ada Novel Baswedan.

Kemungkinan ada pun keputusan tersebut tertuang dalam pada putusan nomor 2 P/HUM/2020 atas nama pemohon Mifta Adita dan Suwarno.

Banyak berita gempa di Tanah Air juga tak kalah menyita perhatian pembaca Liputan6.com. Bahkan BMKG melaporkan, pada Kamis, 24 Juni kemarin ada tiga gempa yang getarkan wilayah Indonesia.

Daera Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, gempa berkekuatan magnitudo 2,9 dirasakan hingga Kaimana dalam skala III MMI (Modified Mercalli Intensity).

Kemungkinan ada Gempa di Pulau Buru, Maluku Utara bermagnitudo 5,4, namun tidak berpotensi tsunami. Maka di Maluku Barat Daya bermagnitudo 5,7.

Kemungkinan dari sidang vonis hasil tes swab Rizieq Shihab, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap mantan pimpinan FPI tersebut.

Saat persidang tengah digelar, di luar sidang simpatisan Rizieq terlibat bentrok dengan aparat karena mengadang mereka datang ke PN Jakarta Timur untuk memberi dukungan pada pimpinan mereka.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *