Menteri Bahlil: Kami Bukan Hanya Urus Investasi Asing, Tapi UMKM juga

bahrir copy
bahrir copy

Palembangtalk.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Kementerian Investasi tidak hanya fokus terhadap mengurusi investasi berskala besar. Tetapi juga fokus terhadap meningkatkan investasi berskala kecil, diantaranya yaitu UMKM.

“Kami mengurus investasi itu jangan diartikan sebagai mengurus investasi yang besar – besar. Jadi Kementerian Investasi mengurus yang besar ataupun kecil, termasuk pada UMKM,” tegasnya dalam sebuah Webinar Shopee bertajuk UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, pada Senin (14/6).

Baca juga : Covid-19 di Jakarta Meningkat, Wisma Atlet Tambah 2.000 Tempat Tidur

Bahlil menambahkan, Kementeriannya juga dipastikan tidak hanya ingin menangani investasi asal luar negeri atau asing semata. alasannya, karena Kementerian Investasi akan juga memfokuskan untuk mendorong realisasi akan peningkatan investasi dari dalam negeri.

“Jadi, Kementerian Investasi juga akan mengurus (investasi), baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jangan mengartikan hanya asing saja,” tekannya.

Mantan Ketua Hipmi tersebut mengungkapkan, alasan Kementerian Investasi untuk fokus dalam mengawal investasi berskala kecil tidak lepas dari peran serta UMKM dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan tinggi jumlah unit bisnis UMKM domestik.

Baca juga : Ayah Tiri Cabuli Anak Tirinya Di Aceh, Dengan Modus Minta Dipijat

“Di mana terdapat dari total unit usaha kita, UMKM itu mencapai hingga 99,6 persen. Artinya posisi pada UMKM strategis baik dalam struktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita maupun dalam konteks pemerataan,” terangnya.

Kontribusi besar UMKM lainnya adalah tercermin dari sektor ketenagakerjaan, di mana tenaga kerja yang hanya tersedia di Indonesia hampir sepenuhnya di serap oleh UMKM.

“Harus diketahui bersama, dari total sejumlah 133 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Itu ada sekitar 120 juta dari UMKM,” tukasnya.

Butuh Investasi Rp 4 Triliun, Ini Usulan Lokasi Pelabuhan New Ambon

Beberapa armada penyebrangan dari Ambon menuju Kabupaten Buru Selatan yang masih bersandar di Pelabuhan Slamet Riyadi akibat dari kebijakan penutupan akses trasportasi oleh pemerintah kabupaten Buru Selatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2021 meminta untuk segera akan dilakukan pembangunan Pelabuhan New Ambon, yang akan mengintegrasikan pelabuhan laut dengan pelabuhan perikanan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Perhubungan telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian supaya Pelabuhan New Ambon dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2020-2024.

Deputi pada Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bersinergi membangun Pelabuhan New Ambon Terintegrasi antara Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan.

“Pelabuhan New Ambon akan diadakan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan juga Badan Usaha yakni (KPBU), dengan prakarsa dari Pemerintah,” jelas Wahyu Utomo dikutip dari ulasannya pada Senin (14/6/2021).

Usulan lokasi Pelabuhan New Ambon, telah dikerucutkan dan akan diarahkan pada lokasi di samping pelabuhan milik PT.

Baca juga : Seorang Musikus Ditangkap Polisi Di Cibubur, Akibat Kasus Narkoba

ASDP Ferry Indonesia di Waai, Kabupaten Maluku Tengah. Kondisi topografi dan ketersediaan lahan dinilai sebagai paling layak dari segi teknis dengan elevasi lahan tertinggi sekitar 37m dengan opsi cut and fill atau dengan perpanjangan trestle.

Pembangunan terhadap pelabuhan tahap I pada lokasi itu diestimasikan akan membutuhkan investasi sebesar Rp 2,214 triliun, dengan pembangunan infrastruktur dasar lewat APBN sebesar Rp1,207 triliun. Pelabuhan tersebut dapat dikembangkan hingga tahap ultimate dengan biaya sekitar Rp 4,057 triliun.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *