Pemerintah Ganti Hari Libur Nasional, ASN Di Larang Cuti!

PalembangtalkPemerintah Ganti Hari Libur Nasional, ASN Di Larang Cuti!  – Pemerintah juga menduga menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional juga cuti bersama tahun 2021. Pemenaran tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Perangkat Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor pada 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Waktu itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional juga Cuti Bersama tahun 2021 yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Tampil oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Bac juga :Polisi Tangkap 3 Pemuda, Perkosa Wanita Terapis Pijat di Surabaya

Dibandingkan dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal – hal tidak diinginkan berkaitan dengan masalah penularan dan penyebaran wabah COVID-19 akan sampai sekarang masih belum bisa tuntas, maka kemudian Presiden serta memberikan arahan agar ini ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama, PMK dalam keterangan persnya, Jumat (18/06/2021).

Menko PMK meningkatkan, menurut arahan tersebut, penguasa memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama.

Pemerintah Ganti Hari Libur Nasional, ASN Di Larang Cuti!

Persamaan arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka sangat perlu dilakukan tindakan terukur akan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Pemindahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan akan tidak ada ritual ibadahnya. Keadaan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend.

Menko PMK juga meningkatkan, dengan keputusan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu.

Pemerintah juga perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang kesanggupan mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran COVID-19.

Banyak perubahan hari libur nasional cuti bersama tahun 2021 dan akan tertuang dalam SKB yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni ini adalah sebagai berikut:

1. Sedangkan Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang akan menjadi semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021;
2. Kemungkinan Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad saw. yang akan semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021; dan
3. Sampai Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021 dihapuskan.

Berikut ini daftar banyak lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 berdasarkan SKB 3 Menteri terbaru:

Libur Nasional
1. Jumat, 1 Januari, Tahun Baru 2021 sampai Masehi
2. Jumat, 12 Februari, denganTahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3. Kamis, 11 Maret, dengan Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
4. Minggu, 14 Maret, dengan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5. Jumat, 2 April, dan Wafat Isa Al Masih
6. Sabtu, 1 Mei, dengan Hari Buruh Internasional
7. Kamis, 13 Mei, dengan Kenaikan Isa Al Masih
8. Kamis-Jumat, 13-14 Mei, dan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah
9. Rabu, 26 Mei, kenaikan Hari Raya Waisak 2565
10. Selasa, 1 Juni, dan Hari Lahir Pancasila
11. Selasa, 20 Juli, kemudian Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah
12. Rabu, 11 Agustus,di Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13. Selasa, 17 Agustus, dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14. Rabu, 20 Oktober, kemudian Maulid Nabi Muhammad saw.
15. Sabtu, 25 Desember, dan Hari Raya Natal

Cuti Bersama
Rabu, 12 Mei, Cuti Bersama untuk Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah

Peraturan sipil negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan beserta keluarganya dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah dan mudik menjelang dan usai Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Kemudian itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Ketika hal pemberian cuti bagi pegawai ASN tidak diperbolehkan untuk mengajukan cuti selama periode yang telah ditetapkan tadi selama tanggal 6 sampai 17 Mei tidak diizinkan untuk mengambil cuti, Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, dalam KemenPANRB News Update : ASN Dilarang Mudik, Rabu (5/5).

Kemudian, cuti ini dikecualikan bagi PNS yang akan melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti alasan penting seperti menikah, dan lainnya. Cuti turut dan diberikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

Tampak pengecualian misalnya cuti melahirkan, dan cuti sakit dan sebagainya atau cuti karena alasan penting harus dan menikah itu akan bisanya bulan Syawal itu banyak yang akan menikah itu mungkin diperbolehkan.

Demikian itu, dalam SE juga ada pengecualian larangan bepergian bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin. ASN yang akan melaksanakan perjalanan tugas kedinasan harus memiliki Surat Tugas yang ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja.

Terapkan Perilaku Hidup Bersih

Tempat lain, Rini sangat menegaskan sesuai dengan arahan Menteri PAN-RB, para ASN selama masa pandemi dan masa larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 mewajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan disiplin menerapkan 5M.

Tengah, akan menggunakan masker dengan benar, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi melakukan pemeriksaan diri dan pelacakan dengan kontak pada pasien yang terkonfirmasi positif covid-19.

Begini dalam surat edaran tersebut juga menyampaikan agar seluruh pegawai bisa menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungannya dalam penerapan PHBS dan protokol kesehatan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *