Pemerintah Klaim PPN Tidak Membuat Harga Sembako Naik

beras copy
beras copy

Palembangtalk.com – Pemerintah Klaim PPN Tidak Membuat Harga Sembako Naik – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menggungkapkan pemerintah tidak akan sembarangan memberikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang pokok seperti sembako.

Pengenaan tarif PPN tersebut juga membuka opsi pengecualian untuk barang kebutuhan umum masyarakat, seperti sembako. Sehingga Yustinus mengklaim pemberian pajak itu tidak akan banyak mengganggu harga sembako di ada dipasar.

“Mustinya tidak berpengaruh pada kenaikan harga. Kalau untuk kelompok kaya tadi bisa jadi memang ada kenaikan, tetapi yang membeli memang kelompok yang penghasilannya juga tinggi,” jelasnya pada Liputan6.com, pada Kamis (10/6/2021).

Sebagai catatan, pemerintah dalam Pasal 7 Rancangan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) coba membuat pengecualian untuk penerapan tarif PPN 12 persen. Dalam hal ini, tarif PPN dapat diubah jadi paling rendah sekitar 5 persen dan paling tinggi sekitar 15 persen.

Lebih lanjut, Yustinus mengungkapkan. Pemerintah juga telah memperhatikan akan program pemulihan ekonomi dalam rencana tarif PPN sembako tersebut. Sehingga dia memastikan kebijakan tersebut betul – betul akan seiring dengan tahap pemulihan ekonomi.

“Tidak mungkin lah pemerintah ini sedang merancang pemulihan ekonomi, kok malah mau dibunuh sendiri. Sudah pasti timing-nya pasti diperhatikan,” tegasnya.

Yustinus menyampaikan, pemerintah saat ini masih menunggu ketok palu dari DPR supaya tarif PPN sembako dan RUU KUP bisa diberlakukan. Namun, Dia belum bisa menyebutkan mengenai kapan pemerintah akan bertemu dengan DPR untuk mendengarkan segala masukan – masukan.

“Untuk sekarang ini belum ada jadwal dengan DPR, ini yang musti harus kita tunggu,” ujar Yustinus.

Baca juga : Wamendag Memberitahu Penghambat Optimalisasi Resi Gudang di Jawa Timur

Sembako hingga Pasir Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini Daftar Lengkapnya

Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok yakni (sembako). Ketentuan PPN sembako tersebut telah diterbitkan dalam Revisi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Mengacu Pasal 4A RUU KUP, pada Kamis (10/6/2021). Sembako dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai oleh PPN.

Sembako sebagai barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebelumnya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017.

Dengan begitu, ada 13 kategori sembako pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 yang nantinya akan dikenai PPN, antara lain:

1. Beras dan Gabah

2. Jagung

3. Sagu

4. Kedelai

5. Garam Konsumsi

6. Daging

7. Telur

8. Susu

9. Buah-buahan

10. Sayur-sayuran

11. Ubi-ubian

12. Bumbu-bumbuan

13. Gula Konsumsi

Baca juga : 5 Fakta BTS Meal McD Yang Diburu Dengan Harga Hingga Jutaan Rupiah

Barang Hasil Tambang

Tidak hanya sembako saja, jenis barang hasil lainya seperti pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya juga kini dihapus dari daftar pengecualian PPN.

Seperti dikutip dari PP Nomor 144/2000, berikut daftar hasil pertambangan/pengeboran yang akan dikenakan PPN:

1. Minyak Mentah (crude oil)

2. Gas Bumi

3. Panas Bumi

4. Pasir dan Kerikil

5. Batubara sebelum diproses menjadi Briket Batubara

6. Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Emas, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, dan Bijih Perak serta Bijih Bauksit

Baca juga : Rincian Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian

Adapun besaran tarif PPN seperti diatur dalam Pasal 7 RUU KUP ialah 12 persen. Tarif PPN sendiri dapat diubah menjadi paling rendah yakni 5 persen dan paling tinggi 15 persen. 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *