Pemerintah Terus Berkomitmen Hapus Pekerjaan anak

PalembangtalkPemerintah Terus Berkomitmen Hapus Pekerjaan anak – Menteri juga ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan, dan Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk menghapus pekerja anak, terutama yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Wujud komitmen itu ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2000.

Kemungkinan, pemerintah memasukkan substansi teknis kedua yang ada dalam konvensi ILO tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret untuk mengurangi pekerja anak di Indonesia,” ujar Menaker Ida dilansir kemnaker, Kamis 24 Juni 2021.

Pemerintah Terus Berkomitmen Hapus Pekerjaan anak



Menaker Ida menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) dan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. RAN-PBPTA ini sebagai acuan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut,

Kita akan selesai melaksanakan RAN-PBPTA Tahap I dan Tahap II. Kemungkinan saat ini kita sedang melaksanakan RAN-PBPTA Tahap III,” ujarnya.

Baca juga : Siksa Dan Bunuh ART Kini Wanita Asal Singapura Divonis 30 Tahun Penjara

Dalam menghapus bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Kemnaker telah melakukan lima upaya nyata. Pertama, dengan meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Kedua, melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari BPTA melalui berbagai program antara lain Program Zona/ kawasan Bebas 8 Pekerja Anak, dan Kampanye Menentang Pekerja Anak.

Ketiga, pada tahun 2008 hingga 2020, Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak,” jelasnya.

Keempat, lanjut Menaker Ida, penguatan kapasitas penegak hukum norma Pekerja Anak dan BPTA melalui perluasan pendidikan dan pelatihan, seperti Bimtek pengawasan norma kerja anak.

Penghabisan, kata Ida, pelaksanaan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan Pekerja Anak dan BPTA baik secara pre-emptif, preventif dan represif oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui sosialisasi kepada stake holder, pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak dan penyidikan.

Semua langkah yang akan diambil tersebut mencerminkan kerja sama dan sinergi dengan unsur-unsur pentahelix yang ada dan akan terus semakin ditingkatkan di masa depan.

Di juga mengemukakan bahwa salah satu langkah sinergi Pentahelix yang akan dilaksanakan dalam Mencegah Pekerja Anak Indonesia, kemungkinan Kemnaker bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dunia usaha untuk melaksanakan Pencanangan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 di Karawang International Industry City (KIIC), Modern Cikande 10 Industrial Estate (MCIE) di Karawang, Kawasan Industri Makasar (KIMA), Modern Cikande Estate (MCIE) di Banten, dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Banten.

Sebagian contoh, kerja sama dengan dunia usaha untuk melaksanakan Pencanangan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 di Karawang International Industry City (KIIC), Modern Cikande 10 Industrial Estate (MCIE) di Karawang, Kawasan Industri Makassar (KIMA), Modern Cikande Estate (MCIE) di Banten, dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Banten.

Ida juga menambahkan, pemerintah tegas dan berkomitmen dalam mengatasi masalah ini. Dengan wujud komitmen ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi International Labor Organization (ILO) Nomor 138 dan Nomor 182 dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang – Undan Nomor 1 Tahun 2000. Kecuali itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis kedua yang ada dalam konvensi ILO tersebut ke dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Karena tidak ada pekerjaan anak, soalnya di bawa umur sudah tidak boleh bekerja karena tidak ada KTP dan wajib mendaftar pekerjaan harus memakai KTP.

Untuk bukti kalau umurnya sudah tua dan tidak di bawah umur lagi, karena sangat bahaya untuk anak – anak bekerja. Kerja itu banyak musibah dan juga harus ada pengalamannya.

Banyak di Indonesia ini anak – anak yang melamar kerja tetapi dia dia belum tamat sekolah mau pun umur belum cukup.

Bahkan banyak juga di Indonesia yang nganggur dan sekarang banyak juga anak – anak yang mendaftar pekerjaan tetapi tidak cukup umur.

Banyak proses pekerjaan harus yang pengalaman, tidak ada sekarang anak – anak yang bekerja waajibnya sekolah sekrang sudah di perketat masyarakat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *