Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani Terkait Soal Pajak Sembako

anak buah copy
anak buah copy

Palembangtalk.com – Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani Terkait Soal Pajak Sembako – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kominikasi Strategis Yustinus Prastowo¬†menyampaikan, bahwa pemerintah tidak akan ‘membabi buta’ dalam menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan memperluas soal objek pajak. Salah satunya ke barang kebutuhan pokok atau¬†sembako.

“Sembako kok dipajaki? Pemerintah kalap perlu duit ya? Kembali ke awal, tidak ada yang tidak butuh duit. Apalagi akibat hantaman masa pandemi covid-19 saat ini.

Tetapi dipastikan pemerintah tidak akan membabi buta,” ungkap oleh Yustinus dalam cuitannya melalui akun Twitter @prastow, pada Rabu (9/6).

PPN merupakan salah satu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual – beli barang dan jasa, yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak yakni (PKP). Pihak yang membayar PPN ialah konsumen akhir.

Baca juga : Sembako Yang Bakal Kena PPN, Pedagang Pasar Protes

Dia mengatakan kepada pemerintah tidak akan berbuat konyol dalam menetapkan akan kebijakan. Pasalnya, pemerintah saat ini sedang mati – matian memperjuangkan terhadap pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi covid-19.

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah tak akan membabi buta dalam menaikkan tarif PPN dan memperluas objek pajak.

“Konyol sekali kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati – matian dibunuh sendiri. Mustahil sekali,” tegas oleh Yustinus.

Terkait dengan reaksi berbagai lapisan masyarakat terhadap rencana akan ada kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, Yustinus mengaku bisa memakluminya hal tersebut. Namun, Dia menegaskan sekali lagi bahwa pemerintah harus mengoptimalkan terkait penerimaan pajak.

“Pemerintah mengajak pemangku kepentingan untuk bersama – sama memikirkan, jika saat pandemi saat ini bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun. Lalu bagaimana dengan pasca pandemi? Tentu saja kembali ke optimalisasi penerimaan pajak,” ucap oleh Yustinus.

Sementara itu, terdapat beberapa negara juga yang menerapkan kebijakan akan multitarif PPN. Artinya, tarif yang diberikan tidak tunggal atau tidak pasti.

Baca juga : Kronologi Kepala Sekolah di NTT Tewas Ditikam Orang Tua Siswa

Rinciannya adalah, Austria sebesar 13 persen – 20 persen, Italia 10 persen – 22 persen, Latvia 5 persen – 21 persen, Prancis 10 persen – 20 persen, dan Kolombia 5 persen – 19 persen.

Sebagai informasi yang ada, Indonesia akan mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok. Kebijakan hal itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang telah diatur dalam revisi Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca juga : Presiden Joko Widodo Mencopot Jabatan, Hoaks!

Dalam draf aturan tersebut, barang – barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Maksudnya, barang pokok akan dikenakan PPN.

Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang pokok yang dimaksud contohnya, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, ubi-ubian, sayur-sayuran, bumbu – bumbuan, serta gula konsumsi.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *