Pimpinan KPK Minta Penjelasan Pelanggaran TKW, Ke Komnas Ham

PalembangtalkPimpinan KPK Minta Penjelasan Pelanggaran TKW, Ke Komnas Ham – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memastikan pembebas tugas terhadap 75 pegawai akan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak mengganggu kinerja KPK. 

Melakukan TWK, harus melakukan asesmen dalam bentuk proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan, melakukan program dan kegiatan pada kedeputian yang lain,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Sabtu (15/5/2021). 

Pekerja pegawai KPK tidak ada juga dilakukan individual, namun dalam bentuk satuan tim oleh karena itu ditugas 75 pegawai yang TMS tersebut tidak akan mengganggu kinerja penindakan di KPK. 

Dengan KPK di seluruh kedeputian dilakukan tidak ada yang individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing – masing direktorat sebagai atasan langsungnya. 

Sebagai berupa atau Menyatakan 75 pegawai TMS yang tersebar, hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku. 

Melakukan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi untuk menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut.

Baca juga :Personel TNI AU dan Istri Terluka Ditembak Orang Tidak Dikenal

Menegaskan saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut, melalui KPK masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendaya gunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait keputusan lebih lanjut. 

Seluruh pegawai banyak berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang – orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Sebagai peraturan KPK akan mengambil keputusan yang terbaik dengan aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut.

Pimpinan KPK Minta Penjelasan Pelanggaran TKW, Ke Komnas Ham

Dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) akan pimpinan KPK Nomor 652 Tahun, 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) atau Pegawai, yang Tidak Memenuhi Syarat sesuai Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Ada poin yang tercantum dalam SK yang ditanda tangani Firli juga ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 tersebut. Pertama, melakukan nama – nama pegawai akan tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, inggin memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. 

Menggunakan pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. 

Akan sesuai lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Komnas Ham

Berbagai komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) akan melayangkan surat pemeriksaan kepada lima pimpinan KPK terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Dengan Firli Bahuri dkk berhalangan untuk hadir dengan alasan ada rapat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, memang akan pimpinan KPK tak hadir maka dengan pihaknya akan sulit mendapatkan informasi yang berimbang lantran hanya keterangan dari pegawai KPK saja.

Semakin merugikan justru pihak KPK sendiri, sebab berarti keterangan penyeimbang dari mereka kan tidak kita dapatkan, tutur Taufan di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).

Lebih menjauh dari Taufan menuturkan, akan berpihak enggan disalahkan bilamana ke depannya kesimpulan yang dihadilkan Komnas HAM dirasa tak adil, dikarenakan ada keterangan yang tak lengkap.

Mungkin salahkan kami nanti kalau misalnya ada kesimpulan yang kami keluarkan, karena memang dari pihak yang satunya lagi tidak memberikan keterangan. kemungkinana HAM akan melakukan keterangan sesama warga

Mengharapkan para pimpinan KPK dapat menghadiri pemeriksaan dan memberikan keterangan sejelas mungkin. Kedatangnya Firli cs akan membuat polemik ini menemui titik terang.

Melakukan pemeriksahan dengan sesuai impihan, HAM akan melakukan kewajiban sesuai pemeriksa kepada pemerintah atau masyarakat. Memungkinkan sesuai peraturan dalam Hak KPK melakukan kepiak di ingginkan pemerintah, sesuai ke ingginnan proses pemeriksaan dalam keinginan sabar dan selalu sabar wajib mengikuti.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *