Ratusan Data BPJS Kesehatan Peserta Diduga Bocor, Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat Kata Pakar

Ratusan Data BPJS Kesehatan Peserta Diduga Bocor, Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat Kata Pakar
Ratusan Data BPJS Kesehatan Peserta Diduga Bocor, Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat Kata Pakar

palembangtalkRatusan Data BPJS Kesehatan Peserta Diduga Bocor, Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat Kata Pakar – Ruby telah mengungkapkan bahwa peretasan data dapat dialami tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga instansi pemerintah maupun swasta. Dan, tren kebocoran data sudah selama tiga tahun terakhir “cukup mengkhawatirkan”.

“Hingga saat ini tidak ada [UU PDP] sampai otomatis yang dirugikan 100% adalah pengguna atau masyarakat itu sendiri, sedangkan pemegang data dan pemroses data, adalah instansi pemerintah dan industri swasta, mereka tidak mempunyai risiko yang terlalu tinggi,” jelas Ruby kepada wartawan BBC News Indonesia, Ayomi Amindoni, pada hari Jumat (21/05) lalu.

Data sekitar 279 juta warga Indonesia – termasuk mereka yang telah meninggal dunia – diduga juga diretas dan dijual di forum daring. Data itu juga diduga dari badan penyelenggara layanan kesehatan, BPJS Kesehatan.

Pada hari Jumat (21/05), Kementerian Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

Tren Kebocoran Data Mengkhawatirkan

Ruby juga mengatakan di saat Indonesia sedang berjuang untuk memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang tengah dibahas di DPR, tren kebocoran data dalam tiga tahun terakhir “cukup mengkhawatirkan”.

“Mengapa trennya terus meningkat, ini sebab kita belum memiliki Undang-Undang PDP (perlindungan data pribadi), lalu jika nanti UU PDP jadi tapi data pribadi masyarakat sudah terlanjut terekspos semua, yang mau dilindungi apa lagi nantinya?,” ujarnya.

Ini bukan kali pertama peretasan data dialami oleh instansi pemerintah dan swasta.

Baca juga : Telkomsel Umumkan Menjadi Operator Pertama Di Indonesia Dengan Menggelar Jaringan 5G

Pada bulan Mei tahun lalu, data kependudukan milik sekitar 2,3 juta warga Indonesia yang memuat nomor induk kependudukan (NIK) serta nama dan alamat lengkap, diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker.

RUU PDP juga sudah mengatur sanksi denda yang besar terhadap instansi yang gagal melindungi data penggunanya, sayangnya hingga kini rancangan regulasi itu belum disahkan.

“Melihat dari tren itu semua, dan kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, terkesan industri swasta maupun instansi pemerintah tidak terlalu serius untuk mengamankan data penggunanya dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi tersebut yang memaksa mereka harus serius, sebab tidak aturannya,” jelas Ruby.

“Setelah ada UU PDP lah mereka baru melek karena khawatir di UU PDP nanti sanksi-sanksi cukup besar. Jika saat ini sama sekali tidak ada, sehingga otamatis yang dirugikan 100% adalah hanya pengguna atau masyarakat itu sendiri,” jelasnya kemudian.

Adapun, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan dilanjutkan DPR tahun ini. RUU tersebut masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

RUU ini akan menjadi dasar hukum bagi upaya perlindungan data pribadi warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan dan tindakan lainnya yang merugikan pemilik data tersebut.

Baca juga : Isu Rumah Mewah Anies Baswedan, Wakil Ketua DPRD DKI: Terlalu Bodoh

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *