Ridwan Kamil Dukung Penuh Dengan Hadirnya Komisi Nasional Disabilitas

Ridwan Kamil Dukung Penuh Dengan Hadirnya Komisi Nasional Disabilitas

PalembangtalkRidwan Kamil Dukung Penuh Dengan Hadirnya Komisi Nasional Disabilitas – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendukung penuh pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang diamanatkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 yaitu tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang KND.

Dukungan itu langsung disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada saat menerima kunjungan kerja Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (28/5/2021). 

“Saya mewakili Pemda Provinsi Jawa Barat sangat gembira dan mendukung juga akan lahirnya komisi disabilitas yang diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Presiden,” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Emil juga mengatakan bahwa Jabar menerapkan prinsip Equal Employment Opportunity, di mana yang setiap para pekerja mendapat hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama atas pekerjaan, dan termasuk juga untuk penyandang disabilitas. 

” Sebenarnya Jawa Barat sudah melakukan jauh-jauh hari, edaran agar perusahaan punya kebijakan yang namanya Equal Employment Opportunity untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan ada keadilan. Selama penyandang disabilitas tersebut sudah memenuhi kriteria untuk pekerjaan yang sedang dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, Emil juga mengatakan bahwa Pemprov Jabar yang sedang mempersiapkan penyuntikan vaksin Covid-19 bagi penyandang disabilitas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah. 

“Yang akan dilankasakan mungkin secepat-cepatnya dalam 2-3 minggu ini. Kita juga akan mendata, sehingga mereka yang penyandang disabilitas dan rentan. Karena pelayanan publik juga bersentuhan dengan kegiatan masyarakat,” tuturnya.

Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia juga menuturkan banyak hal yang akan dibahas dalam pertemuannya bersama Ridwan Kamil.

“Pada hari ini sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Presiden memberikan arahan bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Hari Disabilitas Nasional mengatakan, penyandang disabilitas jangan sampai ada yang tertinggal disetiap program pemerintah,” ujar Angkie.

Baca Juga : Sebanyak 416 Pegawai KPK Lolos, TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda

Data disabilitas di Indonesia berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2018, Dan jumlah penyandang disabilitas mencapai hingga 37.58 juta jiwa atau 14.2% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan dari data tersebut pemberian vaksinasi kepada penyandang disablitas harus menjadi prioritas.

“Vaksinasi untuk penyandang disabilitas itu diprioritaskan, mengingat bahwa kelompok rentan ini diprioritaskan agar kesehatannya pulih dan perekonomiannya bisa dibantu dan bangkit kembali,” katanya.

Angkie juga menyampaikan bahwa akan ada lembaga baru yang bernama Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Yang nantinya KND tersebut akan berfungsi sebagai lembaga independen yang memantau, mengadvokasi dan juga mengevaluasi hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Angkie juga berharap pada Hari Disabilitas Internasional 2021, KND juga sudah memiliki komisioner dan segera menjalankan tugasnya. Bahwa ada sebanyak 169 calon komisioner KND yang akan menjalani tes seleksi kualitas secara online, yang terdiri dari tes objektif dan penulisan makalah. Yang nantinya dari 169 calon itu maka akan dipilih 14 nama yang akan diserahkan oleh pansel kepada Mensos dan selanjutnya akan diserahkan juga ke presiden untuk dipilih 7 orang komisioner Komnas Disabilitas terpilih.

Baca Juga : Peristiwa Kapal Terbakar di Sanana Maluku Utara, 181 Penumpang Selamat

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *