Sekolah Swasta, Perguruan Tinggi, Juga Bimbel Bakal Kena PPN

PalembangtalkSekolah Swasta, Perguruan Tinggi, Juga Bimbel Bakal Kena PPN – Pemerintah berencana menarik pajak pertambangan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan alias sekolah. Kemungkinan sebaliknya tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebelumnya kejadian. Jasa pendidikan denga sekolah masuk kategori jasa bebas PPN, dalam rancangan (draft) RUU KUP yang beredar, pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN.

Dengan ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Harusnya Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak.

Waktu Jasa pendidikan yang di maksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 Tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga Bimbel.

Dengan ketentuan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264).

Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang namun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik kemungkinan Indonesia Induk Nomor 6573), sebagai berikut akan dihapus,” tulis aturan yang dikutip SINDOnews di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dengan pendidikan. Jasa lainnya yang dipungut PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai apa dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Sesutu perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan selanjutnya. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan jasa tenaga kerja.

Mengaktifkan Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Akhirnya jasa tersebut masuk dalam kategori jasa bebas pungutan PPN.

Melalui kategori jasa bebas PPN dalam RUU KUP, yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

Mungkin secara total. Kemungkinan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya tersisa enam jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa.

Kemungkinan dalam draf aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN, itu berarti barang pokok akan dikenakan PPN.

Selain jasa pendidikan, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri juga bakal dikenai PPN.

Kemungkinan Draf RUU KUP ini juga menuai kritik. Salah satunya datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP sangat tidak setuju dengan rencana tersebut.

Kemungkinan baru draf di RUU KUP ( Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Sebelum draf RUU diajukan ke DPR, sebaiknya dirapikan dulu mengingat hal tersebut memberatkan masyarakat. Hingga mengesankan pemerintah tidak ada cara lain untuk menggenjot di sektor pajak,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek, Kamis (10/6/2021).

Melalui anggota Komisi VI DPR itu menyebut pandemi COVID-19 membuat ekonomi masyarakat lesu. Harus menggunakan PPN 12% ditegaskan Awiek bukannya bakal membantu stimulus ekonomi tetapi menjerat rakyat.

“Dengan saat ini era pandemi, ekonomi lagi lesu. Masyarakat mengalami kesusahan dalam penghasilan. Untuk pemulihan ekonomi memang harus merangsang stimulus. Kemungkinan harus di era pandemi diberlakukan kenaikan PPN dikhawatirkan tidak tepat karena bukannya menjadi stimulus.

(3) Jenis-jenis yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. harus dihapus;
b. harus dihapus;
c. harus dihapus;
d. harus dihapus;
e. harusdihapus;
f. kemungkinan jasa keagamaan, dengan meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;
g. harus dihapus;

Kemungkinan, dalam UU yang masih berlaku, jasa pendidikan masih bebas PPN.

(UU yang sedang berlaku)

(3) dalam Jenis jasa yang tidak akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;

Adapun jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbel.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *