Sembako Bakal Kena PPN, Pedagang Pasar Protes

PalembangtalkSembako Bakal Kena PPN, Pedagang Pasar Protes – Sebagai pemerintah berencana menjadikan bahan pokok dengan sembako sebagai obyek dan pajak dengan tambahan bernilai (PPN). Ikatan dengan Pedagang Pasar Indonesia dengan proses rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai obyek pajak.

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan. Sebagai pemerintah dengan menghentikan upaya bahan pokok sebagai obyek pajak dan harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan.

Kebijakan tersebut akan digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” ujarnya melalui siaran persnya, dengan dikutip Kompas.com, Rabu (9/6/2021). Dengan bahan pokok dikenakan PPN, maka akan membebani masyarakat.

Baca juga : Heboh Munculnya Buaya 3 Meter di Sungai Sadar Mojokerto

Dengan barang yang dengan mengenai PPN meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah – buahan. Sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula, pada pedagang pasar sedang mengalami kondisi sangat sulit karena lebih dari 50 persen omzet dagang menurun. Warga bernilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Sembako Yang Bakal Kena PPN, Pedagang Pasar Protes

Dengan harga cabai dibulan lalu hingga Rp 100.000, harga daging sapi belum stabil mau di bebanin PPN lagi? Sangat gila kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN gimana enggak gulung tikar.

Ingin memprotes keras upaya-upaya tersebut dan sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia. Melalui upaya protes kepada Presiden agar kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar).

Akan Kena PPN

Dengan pemerintah bakal mengenakan pajak untuk barang atau jasa yang dikecualikan dalam pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satunya yakni sembako. Dengan tercantum dalam dalam Draf Revisi Kelima Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Seluruh pemerintah Bakal mengenakan pajak untuk barang untuk jasa atau berkecuali dalam pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satunya yakni sembako, tercantum dalam dalam Draf Revisi Kelima Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Dengan sembako, RUU KUP juga menghapus macam barang hasil dengan tambang maupun hasil pengeboran yang semula sesudah dikenai PPN. Pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa dengan angkutan umum di darat dan di air, jasa dengan angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa dengan tenaga kerja, jasa telepon mengkuasai uang logam, serta jasa dengan pengiriman uang dengan wesel pos. Mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah,” seperti dikutip dari draf RUU tersebut, Rabu (9/6/2021).

Daftar Sembangko

Seperti beras, daging hingga telur bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Akan tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Wakil Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, pedagang pasar tentu menolak rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.

Kemungkinan pemerintah wajib mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan, apalagi kebijakan tersebut di gulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Menncapai harga cabai bulan lalu hingga 100rb, melalui harga daging sapi belum stabil mau di bebani PPN lagi? Kami kesulitan jual krn ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Dengan ditambah PPN lagi, gimana hak gulung tikar,” bebernya, Rabu (9/6/2021).

Dengan ikappi mencatat barang yang kenakan pajak di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging dan telur. Sesuai susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi – ubi an, bumbu – bumbu an dan gula konsumsi.

Sebagai mencatat, lebih dari 50% omzet pedagang pasar menurun, samping itu pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.

Dengan memprotes keras upaya tersebut, sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di indonesia akan melakukan upaya protes kepada presiden.

Kemungkinan kementrian terkait tidak melakukan upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar),” tandasnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *