Terkait 97 Ribu Data PNS Misterius, BKN Telah Melakukan Pendataan Ulang

Terkait 97 Ribu Data PNS Misterius BKN Telah Melakukan Pendataan Ulang

PalembangtalkTerkait 97 Ribu Data PNS Misterius, BKN Telah Melakukan Pendataan Ulang – Badan Kepegawaian Negara telah melakukan Pendataan Ulang PNS atau PUPNS yaitu terkait dengan adanya 97 ribu data PNS misterius. Dan Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono juga menjelaskan, bahwa PUPNS sudah dilakukan pada tahun 2003 dan juga pada tahun 2015. Dan berdasarkan hasil PUPNS yang sudah dilakukan pada bulan September sampai bulan Desember 2015, BKN sudah merilis penjelasan mengenai 97 ribu PNS yang tidak mengikuti PUPNS.

“Hal tersebut juga disebabkan adanya beragam kondisi, yang di mulai dari kesulitan akses melakukan pendaftaran ulang, status mutasi, status berhenti, status meninggal, dan sejenisnya yang tidak dilaporkan oleh Instansi kepada BKN,” kata Paryono, Senin (31/5/2021).

Paryono juga melanjutkan, bahwa hasil temuan data-data tersebut sudah ditindaklanjuti BKN sejak tahun 2015 dengan mengeluarkan Surat Kepala BKN yaitu Nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS pada tanggal 5 Januari 2016.

Dan melalui surat tersebut, BKN juga telah mengirimkan daftar PNS yang belum mendaftar e-PUPNS kepada Instansi nya masing-masing, termasuk juga PNS yang belum menyampaikan berkas atau dokumen pada saat melakukan e-PUPNS. Selain itu, Instansi juga diminta untuk menyampaikan daftar nama PNS yang akan melakukan pendaftaran susulan e-PUPNS 2015.

Baca Juga : Kasus Dugaan Korupsi Tanah DKI Jakarta, Anies Baswedan Dipanggil KPK

“Dan data tersisa 7.272 PNS yang dinyatakan tidak aktif lagi dan sudah dibekukan. PUPNS yang telah dinyatakan selesai pada akhir 2016,” imbuhnya.

6 tahun berselang, yaitu di 2021 ini BKN kembali menggulirkan updating data ASN melalui program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) yang diperuntukkan bagi ASN dan PPT Non-ASN. Pada hari Senin (24/5/2021) yang telah dilakukan kickoff meeting program tersebut dan untuk pelaksanaan pemutakhiran data tersebut yang akan berlangsung pada Juli sampai dengan Desember 2021 mendatang.

Baca Juga : Berita Covid-19 Harian DKI Tembus 1.000 Kasus Dua Pekan Usai Lebaran

“Program PDM ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan juga kebijakan pemerintah juga yang ada di bidang manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Presiden atau (Perpres) dengan Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres dengan Nomor 39 Tahun 2019,” urai Paryono.

Di dalam PDM ini juga diharapkan untuk semua ASN dapat berperan aktif dengan memutakhirkan datanya melalui aplikasi MySAPK, sehingga nantinya data ASN tersebut akan menjadi akurat, terkini, terpadu, dan juga berkualitas.

“Dan untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, bahwa BKN juga sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN yaitu Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 pada tanggal 10 Mei 2021,” tutupnya.

Baca Juga : Komisi I DPR Minta Percepat Pergantian Panglima TNI, Dukung KSAD Andika Perkasa

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *