Terlalu Banyak Pensiun Jenderal TNI Sampai Terkena Komisaris

Palembangtalk Terlalu Banyak Pensiun Jenderal TNI Sampai Terkena Komisaris – Kepala Pusat Pencerahan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan banyaknya jenderal tanpa jabatan alias dan tak memiliki jabatan struktural yang disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi. “Karena adanya perubahan usia pensiun perwira tinggi dari usia 55 ke 58 tahun,” dengan kata Sisriadi di Balai Media TNI, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Kemungkinan ada ratusan perwira menengah juga perwira tinggi dan takperintah jabatan struktural daerah lingkungan TNI. Semua warga tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat dengan jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.

Baca juga : Waspada, Kini Kasus COVID-19 DKI Jakarta Kembali Naik

Menurut Sisriadi, keutamakan perwira juga diikuti oleh banyaknya jabatan dengan posisi perwira tinggi. Hal terjadi, kata dia, yang akan menyebabkan banyak jenderal menganggur atau tidak kerja dan sudah terjadi sejak tahun 2010-2011. “Kasat mata dulu menganggap itu hal tabu untuk diketahui publik, karena memang akan diketahui publik sepertinya kami cacat. Sempat ada masalah ini dari dulu sudah ada,” katanya.

Terlalu Banyak Pensiun Jenderal TNI Sampai Terkena Komisaris

Banyak mengatakan peningkatan masa usia pensiun di daerah lingkungan perwira tinggi sudah diatur sejak 15 tahun lalu. Mungkin itu, diatur ketika Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam Pasal 71 Huruf a, diucap usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. kejadiannya, hanya inggin berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal dan undang – undang. Semua wajib diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI.

Bac juga : Presiden Jokowi Ungkap Istimewanya Proyek Tol Semarang-Demak

Sisriadi mengungkapkan banyaknya perwira tertinggi atau menengah yang akan menganggur itu bukan disebabkan oleh alotnya pengendaraan di TNI. kemungkinan, sebutan, murni sebab ada perpanjangan dimasa pensiun perwira tinggi. ” serta pernah saya santetkan, kemungkinan perubahan usia pensiun jangan diikuti perubahan ketentuan kenaikan pangkat perwira,” ucapnya.

TNI sengaja menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di intetnal TNI. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan dengan menampung perwira tinggi juga bertumpuk di TNI.

Jokowi juga sempat mengungkapkan merencanakan restrukturisasi di tubuh TNI berupa penambahan 60 pos jabatan struktural baru seluruh perwira tinggi. “Ada 60 jabatan, bintang baik 1, 2, 3,” Jokowi di Istana Negara, Selasa kepekan lalu.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menuturkan pihaknya menunggu revisi Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, uniknya Pasal 47 agar perwira menium dan perwira tinggi bisa berdinas juga lembaga negara

Revisi UU TNI menjadi salah satu jalan keluar atas persoalan dengan ratusan perwira menegah yang kini non-job. Seluruh warga menginginkan bahwa lembaga juga kementerian juga bisa diduduki oleh TNI aktif itu eselon satu eselon dua tentunya akan juga menyerap pada eselon – eselon di bawahnya, namun kolonel bisa masuk di sana, kata Hadi.

TNI Sampai Terkena Komisaris

Sementara perwira TNI mendapatkan tempat baru di luar barak. Langsung menjadi pejabat aktif dengan kementerian, kini mereka masuk mengisi jabatan komisaris perusahaan negara.

Berikut dalam sejumlah TNI aktif akan diberi jabatan di kementerian maupun komisaris BUMN oleh pemerintah. Kemungkinan salah satu bahkan dianggap melanggar UU.

Pertama pada 19 September 2019, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Ignasius Jonan memilih perwira menengah daerah TNI Angkatan Udara, Kolonel (Pas) Roy Rassy Fay M. Bait sebagai Kepala kemungkinan Umum juga Hukum Badan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) ESDM.

Durasi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia IGN Wiratmaja Puja sepakat, penunjukkan Roy Bait itu dinilai sangat penting bagi kemajuan Kementerian ESDM. Roy juga dipilih setelah melalui proses dan aturan yang berlaku.

“Langsung di BPSDM, siplin dan pengalaman Pak Roy memang sangat diperlukan,” Wiratmaja sangat dihubungi Tempo, Rabu, 25 September 2019.

Langsung di hari yang sama, Ketua Komisi Pertahanan dan Intelijen DPR, Abdul Kharis Almasyhari memang pelantikan Roy. Kementerian ESDM bukanlah area yang bisa dimasuki oleh prajurit aktif sesuai dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI.

“Kemudian juga melanggar UU TNI,” kata Abdul yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 25 September 2019. Akan dimaksud adalah pasal 47 ayat 1 dan 2 UU TNI.

Sangat banyak bunyi pasal 1 utama prajurit hanya dapat berada jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Kemungkinan pasal 2 menyatakan prajurit aktif yang dapat menduduki jabatan pada kantor yang akan membidangi bidang politik dan juga keamanan negara, pertahanan dengan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, dengan lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotik nasional dan mahkamah agung.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *