Viral, Sri Mulyani Heran Draf PPN Sembako Bisa Bocor Ke Publik

PalembangtalkViral, Sri Mulyani Heran Draf PPN Sembako Bisa Bocor Ke Publik – Dengan wacana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako mendapat reaksi penolakan dari kalangan pedagang dan DPR. 

Kemungkinan pemerintah dinilai diskriminatif dan tidak pro rakyat kecil jika memberlakukan aturan PPN Sembako. Pasalnya di saat bersamaan, dengan pemerintah justru melonggarkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Sebab menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait kekisruhan di publik soal wacana pemerintah yang ingin memajaki produk bahan pokok atau sembako.

Dengan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Bahwa ada niatan pemerintah untuk memperbaiki struktur penerimaan negara dalam rancangan draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Kemungkinan salah satu dengan diatur adalah soal perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk sembako dan sekolah, tetapi yang disayangkannya, dengan dokumen draft tersebut bocor ke publik dan langsung menjadi polemik ditengah masyarakat.

Viral, Sri Mulyani Heran Draf PPN Sembako Bisa Bocor Ke Publik

Memang situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga sehingga kami juga tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita.

Sangat disayangkan olehnya adalah dokumen yang bocor tersebut tidak seutuhnya alias sepotong-potong. Dengan kemudian di-blow up dan seolah – olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini.

Kemungkinan Sri Mulyani menyatakan. Sedang di tengah masyarakat terkait masalah ini dan jadi bahan untuk menyebarkan informasi yang salah alias hoax.

Sebelumnya juga rapat tersebut Sri Mulyani berkali – kali kena semprot anggota Komisi XI DPR RI soal wacana pemerintah yang akan ingin memajaki produk kebutuhan pokok atau sembako menjadi objek pajak penghasilan atau PPN.

Disebelah kerja terkait Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2022 tersebut Kamis (10/6/2021). Sri Mulyani tak bisa mengelak dicecar habis soal wacana tersebut, dengan Pertama oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan akibat adanya rencana. Kemungkinan PPN untuk sembako membuat dirinya ditelpon berkali-kali oleh para pedagang pasar.

Sesuai Pedagang pasar di Malang nelepon dengan berkali – kali, bilang masa DPR nggak tahu, saya merasa terpojok karena kita memang betul-betul belum membahas ini.

Dengan Andreas Eddy Susetyo pun menjelaskan kepada para pedagang pasar tersebut, bahwa DPR sebetulnya tidak mengetahui adanya wacana memajaki produk sembako, sebab draft permohonan aturan tersebut belum sampai ke meja DPR.

Kemungkinan katakan bahwa sampai saat ini kami belum menerima draf resmi dari pemerintah. Mereka nggak percaya ‘lho terus kamu kerjanya apa?’ mereka mempertanyakan,” tutur Andreas Eddy Susetyo.

Tak mungkin hanya Andreas Eddy Susetyo yang mengkritisi dengan kebijakan tersebut. Politisi lain dari Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan seharusnya pemerintah mencoba alternatif penerimaan pajak yang lain, yang bukan dari bahan-bahan kebutuhan pokok, apalagi kata dia saat ini pandemi Covid-19 belum juga usai.

Kemungkinan dampak ekonomi pandemi Covid-19 ini dirasakan oleh berbagai level masyarakat, kita mengoptimalisasi penerimaan negara bukan dari barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok mereka,” katanya.

PPN Sembako Bisa Bocor Ke Publik

Dengan Anggota Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah.

Sesutu mengenai PPN dan sembako juga sekolah tertuang dalam Revisi Undang – Undang Ketentuan Umum dengan Perpajakan (RUU KUP]. Telah masuk dalam program Prolegnas 2021 dalamnya dikatakan bahwa barang kebutuhan pokok hingga jasa pendidikan dihapus dari kategori barang tidak kena pajak.

Dengan para anggota menilai hal tersebut tidak seharusnya dilakukan pemerintah terutama di kondisi seperti ini, sehingga diminta untuk dihentikan.

Sesuai dengan tanggapan ini. Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut, Kemungkinan RUU KUP yang sudah diserahkan ke DPR belum dibacakan dalam rapat paripurna.

Kemungkinan sangat menyayangkan dokumen yang belum di bahas di DPR ini bisa bocor di masyarakat. Sesuai Pihaknya belum bisa menjelaskan sehingga informasi yang muncul tidak komprehensif.

Kemungkinan dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surat presiden. Dengan situasinya jadi agak kikuk, karena dokumennya keluar tapi belum dibacakan di Paripurna,” ujarnya dalam ruang rapat komisi XI.

Kemungkinan kami dalam posisi tidak bisa menjelaskan dengan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita. Yang keluar sepotong-sepotong yang kemudian di blowup seolah-olah tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita adalah pemulihan ekonomi.”

Sesuai anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDI-P mempertanyakan mengenai draf aturan PPN sembako tersebut. Kemungkinana saat ini komisi XI belum menerima sehingga tidak tahu harus berkomentar apa bagi masyarakat yang bertanya.

Keinginan menanyakan mengenai pengenaan PPN untuk sembako. Banyak yang [WhatsApp ]saya menanyakan hal tersebut karena saya di Komisi XI dan mitra kerja Kemenkeu. Kemungkinan Saya bilang tidak tahu mereka malah mempertanyakan kerja apa kok bisa gak tahu. Jadi sesuai ingin tanya bagaimana bu, soalnya kami belum terima drafnya.

Kemungkinan tidak Andreas, anggota Komisi XI lainnya yakni Putri Komarudin dari Fraksi Golkar juga mempertanyakan hal yang sama.Sangat menyayangkan Pemerintah menghapuskan barang sembako hingga jasa pendidikan dari barang tidak kena pajak.

Inggin menilai seharusnya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan negara bukan dari kebutuhan masyarakat yang diketahui juga menderita selama pandemi Covid-19.

Kemungkinan kita bisa menyisir anggaran yang tidak urgent untuk bisa mengoptimalisasi anggaran yang bisa kita pakai untuk pandemi Covid-19 ini dari sektor kesehatan dan ekonomi.

Dengan kritikan pedas pun datang dari anggota komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad yang menilai jika barang sembako dikenakan pajak maka tidak akan adil. Sesuatu disatu sisi pemerintah justru memberikan relaksasi bagi orang kaya yang membeli mobil baru melalui diskon PPnBM.

Kemungkinan beberapa bulan lalu kita bebaskan pajak PPnBm [Pajak Penjualan atas Barang Mewah] yang notabene nya adalah kelas menengah dan hari ini kita memberlakukan pajak sembako, sangat ironis dan menurut seluruh warga hal-hal seperti ini sangat tidak tepat untuk diwacanakan, apalagi menjadi sebuah usulan pemerintah.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *