Wadah Pegawai KPK Anggap Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Perlemah Integritas KPK

Wadah Pegawai KPK Anggap Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Perlemah Integritas KPK copy

PalembangtalkWadah Pegawai KPK Anggap Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Perlemah Integritas KPK – Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) yaitu Yudi Purnomo Harahap menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dapat berfungsi sebagai filter untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas, profesional, serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar. Yudi mengatakan, surat yang dimaksud dikirim pada 4 Maret 2021 terkait TWK ini. Surat tersebut bernomor 841 /WP/A/3/2021.

“Dalam surat tersebut, kami menilai bahwa TWK berpotensi menjadi sarana legitimasi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau menempati posisi strategis,” kata Yudi dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (6/5/2021). 

Dengan begitu, maka pemberantasan korupsi di KPK akan semakin melemah karena pegawai-pegawai KPK yang berintegritas disingkirkan oleh tes tersebut.

Wadah Pegawai KPK Anggap Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Perlemah Integritas KPK

“Sehingga Tes Wawasan Kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU KPK,” katanya.

Sejak awal, WP KPK mensinyalir asesmen ini menjadi sarana legitimasi untuk menyingkirkan pegawai yang menangani kasus strategis.
Baca Juga : Berita Terkini, Panglima TNI dan Kapolri Akan Terbang ke Papua Sore Ini

Yudi mengatakan bahwa penggunaan TWK ini sebagai tolok ukur baru melanggar asas keadilan dalam hubungan kerja. Bahkan didalam Undang-Undang KPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tidak mensyaratkan adanya TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

TWK ini baru muncul dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, dan tidak muncul dalam rapat pembahasan bersama.

“Hal tersebut menimbulkan pertanyaan siapa pihak internal KPK yang ingin memasukkan TWK sebagai suatu kewajiban?” kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (6/5/2021).

Yudi mengatakan TWK ini tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya. Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Namun Firli tidak menyebutkan puluhan nama yang gagal dalam TWK tersebut, dengan alasan KPK ingin menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM). 

Baca Juga : Satgas, Meminta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat kembali Tempat Asalnya

“Untuk 75 nama kami akan sampaikan melalui Sekjen setelah surat keputusan keluar karena kami tidak ingin menebar isu,” kata Firli dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KPK, Rabu (5/5/2021).

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.  Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada Selasa (4/5/2021). 

Yudi menyebutkan, berkaitan dengan hal tersebut sudah seharusnya pimpinan KPK sebagai pemimpin lembaga penegakan hukum menjalankan putusan MK secara konsisten dengan tidak akan menggunakan TWK untuk ukuran baru dalam proses peralihan yang akan menyebabkan kerugian hak pegawai KPK.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks intsitusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya. Segala upaya yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi harus ditolak,” kata Yudi.

Rabu (5/5/2021) kemarin, KPK mengumumkan hasil hasil asesmen TWK pegawai KPK untuk alih status sebagai ASN.

Dari 1.351 pegawai KPK, yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan jumlah pegawai yang tidak hadir wawancara yaitu 2 orang.

Baca Juga : Larangan Mudik Lebaran 2021 Sudah Mulai Diberlakukan Hari Ini, Kamis 6 Mei 2021

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai KPK agar bisa lulus TWK untuk menjadi ASN, yaitu setia dan taat pada Pancasila, NKRI, dan pemerintah yang sah, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, dan memiliki integritas dan moralitas yang baik.



Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *