Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang, Wacana Pajak Sembako

Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang, Wacana Pajak Sembako

Palembangtalk.com Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang, Wacana Pajak Sembako – Wacana Pemerintah membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertera dalam revisi Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebabkan banyak sekali kritik dari banyak pihak. 

Rencana Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai kritik dari banyak pihak. 

Pengenaan pajak diatur dalam Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: (Pasal 4 ayat (1) UU PPN) Draf revisi UU Nomor 6. Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta kebijakan itu ditinjau ulang lagi oleh pemerintah tentang rencana pajak sembako.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, langkah tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat bawah dan kontra produktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP.

Bahan sembako di masukan dalam perpajakan

“Saya kira pemerintah perlu meninjau ulang kembali kebijakan pemerintah tentang rencana pajak sembako. Apalagi kebijakan tersebut digunakan dalam masa pandemi dan situasi perekonomian yang sangat sulit saat ini,” ujar pria yang akrab disapa Gus AMI ini di Jakarta, pada hari Kamis (10/6/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai jika bahan pokok dikenakan PPN maka akan membebani masyarakat dan juga para pedagang lainnya.

Dan saat ini, Gus AMI mengatakan para pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

“Jika sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat,” terang Gus AMI.

Dengan demikian, Gus AMI menjelaskan, akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat menurun daya beli masyarakat untuk membeli bahan kebutuhan pokok terutama para pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian indonesia akan makin sulit untuk bangkit.

Penghapusan pajak 0 persen bagi barang impor

Tetapi di lain hal, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0 persen bagi barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

“Kebijakan pemerintah itu jadi saling bertentangan, jika kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara kokoh seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan adanya PPN pada sembako,” pungkasnya.

Masyarakat mengatakan lebih baik pajak barang impor kendaraan dan properti ada daripada barang pokok seperti sembako di kenakan dalam pajak.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *